Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2023
Keywords:
Poverty, Alleviation, RegionAbstract
The current condition of Grobogan Regency is not the poorest area in Central Java, but it is still in the red zone of poverty in Central Java even though its poverty rate is not the highest. The poverty rate in Grobogan Regency continues to decline every year, at least in the last two years, in 2017 it was around 13.27%, then in 2018 it fell to 12.31%. However, data until the end of 2018, the poverty rate in Grobogan Regency was in 12th place compared to regencies/cities in Central Java with a poverty rate of around 12.31% and above the Central Java Province average of 11.32% and the national average of 9.82%.
References
Johnson, R., & Redmod, D. (1992). The art of empowerment. New York: ABC Publications.
Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Undang-Undang
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235.
Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.
Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1999.
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341.
Republik Indonesia. (2010). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
Republik Indonesia. (2014). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337.
Kabupaten Grobogan. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005–2025. Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E.
Kabupaten Grobogan. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016–2021. Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016.
Kabupaten Grobogan. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15.
Kabupaten Grobogan. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 19.
Kabupaten Grobogan. (2018). Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan.
Kabupaten Grobogan. (2010). Keputusan Bupati Grobogan Nomor 050/220.B/Bpp tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 050/311/Bpp tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Grobogan.
